Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta, Andri Yansah seusai
rapat evaluasi penghapusan Three in One di Kantor Dishubtarans pada
Kamis (14/4/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah bingung jika pihaknya disebut tidak berkoordinasi terkait aktivitas di Puncak lalu. Terkait kendaraan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut menerobos one way Puncak, Andri mengatakan itu semua ada pengawalannya.
"Jadi begini, semua pergerakan Gubernur, Wagub, Sekda perpindahan dari satu lainnya itu dikawal oleh kepolisian, PJR Satlantas, Polres Bogor juga di dalamnya dikawal Dishub Bogor," ujar Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/10/2017).
"Kalau yang namanya TNI sama Polri lakukan kegiatan, pasti ada izin dari atasan. Dia ngawal kita kira-kira sudah dapat izin enggak?" tanya Andri.
Andri menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah berkoordinasi kepada pemerintah setempat. Dinas Perhubungan DKI sudah bersurat melalui surat dengan nomor 5150/1.731-1 tertanggal 10 Oktober 2017 kepada Kakorlantas Polri perihal Permohonan Bantuan Perlintasan VVIP dan Pengaturan Lalu Lintas.
Meski demikian, Andri tidak ingin memperpanjang masalah tersebut.
"Masalah itu sudah selesailah, mau diapain lagi, sudah lewat kan," kata Andri.
Pada Sabtu (21/10/2017), Kasat Lantas Polres Bogor Ajun Komisaris Hasby Ristama menyebut Anies turun dari arah Puncak menuju Bogor saat polisi sedang menerapkan sistem satu arah (one way) ke arah Puncak.
Dengan demikian, otomatis kendaraan yang diprioritaskan adalah yang melaju dari arah Jakarta menuju Puncak.
"Justru, Pak Anies meminta kami membuka jalur pada saat oneway. Padahal kami sudah minta beliau agar melintas jalur alternatif, tapi tidak mau," kata Hasby, saat dikonfirmasi.
Hasby menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna mengatur rekayasa lalu lintas.
Hal itu mengingat kondisi lalu lintas di Jalur Puncak setiap akhir pekan sangat padat.
"Bila berkoordinasi, kami pun bisa memberikan gambaran situasi Jalur Puncak. Seharusnya penyelenggara (Pemprov Jakarta) juga memaksimalkan kendaraan bus bila ingin pergi rombongan sehingga tidak membeludaknya kendaraan di Puncak," ucap Hasby.
Pertemuan tahunan ini dikemas dengan acara gerak jalan di kebun teh
