Kompas.com - 16/11/2017, 09:38 WIB
Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta
Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan
class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil
orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak
untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS
IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
JAKARTA, KOMPAS.com - Warga, aktivis, dan pakar yang tergabung dalam Forum Kampung Kota meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak melanjutkan program normalisasi sungai dengan cara menggusur warga dan membeton dinding sungai. Cara itu gencar dilakukan di era kepemimpinan sebelumnya.
"Banyak warga berharap Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mengulangi kesalahan kebijakan pendahulunya yang melanggar prinsip kota berkeadilan, lestari, dan manusiawi, juga sikap yang tanpa dialog dengan warga atau memahami duduk perkara secara saksama tetapi dengan cepat menyematkan label-label liar, pelanggar aturan," kata Sandyawan Sumardi, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, yang mewakili forum itu, Kamis (16/11/2017).
Forum Kampung Kota menilai aturan soal menjaga sempadan sungai dibuat sepihak dan dengan motif politis, alih-alih bernafaskan prinsip keadilan hukum. Menurut mereka, sudah ada banyak data dan riset yang menunjukkan bahwa normalisasi dengan cara betonisasi yang diterapkan dari hulu ke hilir adalah cara yang justru akan menimbulkan banyak masalah.
Baca juga : Betonisasi dan Masalah Ciliwung di Mata Komunitas Ciliwung Condet
Cara itu berbarengan dengan gencarnya pembangunan kawasan-kawasan komersial berikut prasarananya yang menciutkan kapasitas menyerap air dan menambah buangan ke sungai-sungai.
"Pemerintah pusat memang meresepkan betonisasi untuk kota Jakarta dan banyak kota lainnya. Tetapi kami yakin Jakarta bisa menjadi pionir dalam hal mencari tata kelola air yang lebih melibatkan warga (bottom-up) dan lebih berkeadilan sosial," kata forum itu.
Forum Kampung Kota meyakini selain betonisasi, ada cara lain yang dapat membuat Jakarta bebas banjir. Menurut mereka, betonisasi sudah mulai ditinggalkan negara-negara maju yang kini berfokus kembali ke penghijauan.
Hal itu dikuatkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan pemerintah membangun dengan melibatkan warga.
"Tidak semua kondisi sungai layak dibeton. Ada kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dijadikan ruang hijau dan ruang hidup warga," ujar mereka.
Forum Kampung Kota meminta Anies mengambil jalan lain untuk mengatasi banjir Jakarta.
Selain Sandyawan, anggota Forum Kampung Kota yang lain antara lain adalah Elisa Sutanudjaja (Rujak Center for Urban Studies), JJ Rizal (Sejarawan), Rita Padawangi (Singapore University of Social Sciences), Sri Palupi (ECOSOC Rights), Amalinda Savirani (Dosen, Universitas Gadjah Mada), Aryo Danusiri (Harvard University), Muhammad Reza Sahib (KRUHA Indonesia), Marthin Hadiwinata (DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), Firdaus Cahyadi (Yayasan Satu Dunia), Gugun Muhammad (Urban Poor Consortium), Wardah Hafidz (Urban Poor Consortium).
Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/officialwinenlose/
Call Center : +855 6086 0217
SMS / WhatsApp : +6281290999908
BBM : 557135B7
LINE : Winenlose
Twitter : Winenlose
WECHAT : Agenwinenlose
Skype : Winenlose
Instagram : Winenlose
Livechat : http://bit.ly/2d1ZNfT
Link Alternatif : http://winenlose.co/ - http://winenlose88.com
