Kompas.com - 22/11/2017, 11:33 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan
gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan
di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya
Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka
kasus korupsi proyek e-KTP.
JAKARTA, KOMPAS.com — Manuver
Setya Novanto tak berhenti meski sudah berada di balik jeruji besi. Pada
Selasa (21/11/2017), dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi,
Novanto menulis dua surat.
Satu surat ditujukan untuk pimpinan DPR dan satu surat lain ditujukan untuk Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golkar. Kedua surat dibubuhi materai Rp 6.000 dan ditandatangani Novanto.
Dalam surat untuk pimpinan DPR, Setya Novanto meminta diberikan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
Ia meminta tak dicopot, baik sebagai Ketua DPR maupun sebagai anggota Dewan.
(Baca juga: DPR Jangan Ulur Waktu Ganti Setya Novanto)
"Saya mohon pimpinan DPR lain dapat memberikan kesempatan saya membuktikan tidak ada keterlibatan saya," kata Novanto dalam suratnya.
"Dan, untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya, baik selaku ketua DPR maupun selaku anggota Dewan," tulis Novanto.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan adanya surat itu. Menurut Fahri, surat itu diantarkan langsung pengacara Novanto, Fredrich Yunadi.
Baca juga: Surat Novanto Tunjuk Idrus Jadi Plt Ketum Golkar Dibacakan di Rapat Pleno
Fahri mengatakan, surat tersebut memberikan informasi bahwa Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar mengambil keputusan menunda pergantian pimpinan DPR sampai proses hukumnya diselesaikan.
Dengan begitu, surat tersebut menguatkan tak perlu ada pergantian ketua DPR untuk saat ini.
"Karena beliau masih ketua umum yang sah, tentu sesuai dengan Undang-Undang MD3 tidak akan ada surat dari DPP Partai Golkar yang mengusulkan pergantian pimpinan," kata Fahri.
Satu surat ditujukan untuk pimpinan DPR dan satu surat lain ditujukan untuk Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golkar. Kedua surat dibubuhi materai Rp 6.000 dan ditandatangani Novanto.
Dalam surat untuk pimpinan DPR, Setya Novanto meminta diberikan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
Ia meminta tak dicopot, baik sebagai Ketua DPR maupun sebagai anggota Dewan.
(Baca juga: DPR Jangan Ulur Waktu Ganti Setya Novanto)
"Saya mohon pimpinan DPR lain dapat memberikan kesempatan saya membuktikan tidak ada keterlibatan saya," kata Novanto dalam suratnya.
"Dan, untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya, baik selaku ketua DPR maupun selaku anggota Dewan," tulis Novanto.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan adanya surat itu. Menurut Fahri, surat itu diantarkan langsung pengacara Novanto, Fredrich Yunadi.
Rapat Pleno DPP Partai Golkar membahas pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR, Selasa (21/11/2017).
Baca juga: Surat Novanto Tunjuk Idrus Jadi Plt Ketum Golkar Dibacakan di Rapat Pleno
Fahri mengatakan, surat tersebut memberikan informasi bahwa Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar mengambil keputusan menunda pergantian pimpinan DPR sampai proses hukumnya diselesaikan.
Dengan begitu, surat tersebut menguatkan tak perlu ada pergantian ketua DPR untuk saat ini.
"Karena beliau masih ketua umum yang sah, tentu sesuai dengan Undang-Undang MD3 tidak akan ada surat dari DPP Partai Golkar yang mengusulkan pergantian pimpinan," kata Fahri.
Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/officialwinenlose/
Call Center : +855 6086 0217
SMS / WhatsApp : +6281290999908
BBM : 557135B7
LINE : Winenlose
Twitter : Winenlose
WECHAT : Agenwinenlose
Skype : Winenlose
Instagram : Winenlose
Livechat : http://bit.ly/2d1ZNfT
Link Alternatif : http://winenlose.co/ - http://winenlose88.com
